Pola Pengawasan Gubernur dalam Otonomi Daerah Kabupaten/Kota guna Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat di Daerah

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis dan mengetahui pola pengawasan Gubernur dalam konteks kesejahteraan rakyat di daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Metode Penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu, Supervisi Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam otonomi daerah kabupaten/kota dengan pola pengawasan umum dan pengawasan teknis yaitu urusan pemerintahan rangkap yang meliputi urusan wajib pemerintahan, dan urusan pemerintahan pilihan. Saran yang disampaikan melalui hasil kesimpulan ini dapat ditindaklanjuti oleh Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah.